Posted by PT. Equityworld Futures on Jumat, 02 Desember 2016
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan soal moratorium ujian nasional (UN). Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Muhadjir. Apa saja? Muhadjir berpendapat, UN tidak berperan ketika siswa-siswi mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan alasan itu dia berpendapat UN tidak dipertahankan.
Dari sisi hukum Muhadjir berpegangan pada Putusan MA No. 2596 K/PDT/2008 pada 14 September 2009. Putusan tersebut memerintahkan untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN. "UN juga dianggap hanya menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran saja. Akibatnya cenderung mengesampingkan hakikat pendidikan untuk membangun karakter, perilaku, dan kompetensi," kata Muhadjir.
Dia membenarkan pendidikan dengan standar nasional harus tetap dilaksanakan. Untuk itu Muhadjir berencana mengevaluasi pendidikan yang sudah berjalan. "Dengan basis standar nasional yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Ijazah kredibel tetap diperlukan. Ijazah akan tetap kredibel," katanya.
Bentuk evaluasi UN itu pihaknya menyiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). USBN ini akan mengakomodir semua materi pelajaran. "Semua mata pelajaran seluruhnya akan di USBN kan. Jadi enggak hanya beberapa mata pelajaran. Nanti ada soal-soal dari SNSB. Sehingga nanti ada nilai yang ungkap standar nasional sekaligus local content," urainya.
Saat Raker bersama anggota Komisi X itu, Mendikbud juga dicecar pertanyaan. Pasalnya selama pelaksanaan UN banyak timbul masalah dan apalagi masing-masing menteri memiliki kebijakannya sendiri. "Kok ganti menteri kebijakannya ganti lagi. Kok tahu-tahu langsung sekarang, kita akan mengganti atau moratorium UN, sementara mengacu masalah UN sekarang. Kok mendadak banget? Sementara masih banyak masalah," kata anggota fraksi PAN, Anang Hermansyah.
"UN tidak berimplikasi sama sekali dan secara langsung terhadap tiap peserta UN. Saya melihat beberapa PTN, enggak ada satu pun yang membuat hasil UN. Jadi enggak benar UN dipertahankan dengan dasar UN menerima mahasiswa baru, PTN gunakan SNMPTN," kata dia usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Selain itu menjelang UN semua sekolah memprioritaskan mata pelajaran yang diujikan. Sehingga mata pelajaran di luar prioritas itu tidak dianggap penting yang juga berimplikasi terhadap guru. "Orientasi pada UN akan membuat reduksi mata pelajaran lain. Sekarang sekolah-sekolah sudah fokus anak didiknya disiapkan hanya untuk UN. Yang lain dianggap enggak penting. Berimplikasi pada guru, guru pengajar bukan UN dianggap kelas 2," bebernya.
"Juga berimplikasi pada rasa hormat yang enggak pegang mata pelajaran UN. Mereka merasa enggak dihargai," kata dia. Pertimbangan lain soal digunakannya pilihan ganda untuk menguji siswa. Pilihan ganda atau multiple choice itu tidak mengajarkan siswa berpikir kritis. "Pilihan ganda dalam UN hanya membuat siswa nengenal, mengingat, dan mengaplikasikan. Tapi tidak melatih siswa berpikir kritis. Kalau kita ingin siapkan generasi berpikir tigkat tinggi maka kalau tes pakai multiple choice tidak akan bisa ketemu," jelasnya.
USBN Akan Diterapkan Pada Semua Mata Pelajaran | Equityworld Futures
Ujian sekolah berstandar nasional (USBN) akan diterapkan pada semua mata pelajaran dan dilengkapi dengan materi soal berupa uraian (esai). Model ujian tersebut yang secara garis besar membedakannya dengan ujian nasional (UN).
“Jadi ujian model baru ini harus tetap ada standar nasionalnya yang akan diawasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Kemendikbud. Soal bentuk esai ini untuk menggali kemampuan siswa agar berlatih berpikir kritis. Selama ini kan dalam UN tidak ada esai. Soal sisipan dari pemerintah pusat tak akan berbeda-beda di setiap daerah. Wong namanya standar nasional, masa dibeda beda,” ujar Muhadjir usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016.
Ia menyatakan, persiapan USBN sudah mencapai 70 persen. Kemendikbud tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo yang kemungkinan akan diputuskan pada pekan depan, setelah menggelar rapat terbatas.
Selama ini, materi soal UN hanya berupa pilihan ganda dan untuk beberapa mata pelajaran saja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengatakan, USBN akan menjadi model pengganti UN dan mulai diterapkan paling cepat pada tahun ajaran 2017.
Menurut dia, 75 persen materi soal USBN untuk SMA/SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi, sedangkan untuk SD dan SMP kepada pemerintah kota/kabupaten.
Pelibatan pemerintah daerah dalam membuat materi soal USBN itu berdasarkan pada semangat desentralisasi otonomi daerah. Kemendikbud berusaha mengimplementasikan visi Nawa Cita dari Presiden RI, Joko Widodo, yang pada intinya ingin mewujudkan pendidikan berkarakter yang bernafaskan muatan lokal. Sebanyak 25 persen materi soal dari pemerintah digunakan sebagai indikator standar nasional.
Mendikbud: Persiapan USBN Rampung 70 Persen | Equityworld Futures
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) sebagai pengganti UN pada 2017. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini draf rancangan tersebut telah diserahkan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Muhadjir juga menjamin pelaksanaan USBN tidak akan membebani daerah. Sebab, anggaran tetap ditanggung oleh Kemdikbud. Namun, dia mengaku penyelenggaraan USBN bisa jadi akan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Padahal sebelumnya, untuk pelaksanaan UN pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp491 miliar dalam anggaran 2017.
"Anggarannya mungkin lebih besar tapi tidak akan jadi beban. Bisa mencapai Rp1 triliun tetapi itu masih biasa dihemat karena besaran tersebut diperoleh dari fungsi lain yang awalnya terpisah," tambahnya.
"Jika disetujui, kami siap melaksanakannya. Sudah 70 persen, tinggal produksi soal," ujarnya, baru-baru ini. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu optimistis jika dalam waktu beberapa bulan bisa merampungkan persiapan USBN. Setiap daerah juga diharapkan mampu menyelenggarakan USBN dengan baik. "Kalau dari pusat sudah siap. Selain soal tinggal pelaksanaannya," ucapnya.