Posted by PT. Equityworld Futures on Minggu, 04 Desember 2016
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan Indonesia akan tetap berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia, kata Retno, saat ini sebagai salah satu kontributor terbesar atau negara yang memberikan personelnya, tidak hanya mengirimkan personelnya untuk misi perdamaian di 10 negara.
"Tentunya komitmen seperti ini akan kami kapitalisasi dan dapat menjadi aset yang mendukung Indonesia di dalam pencalonan Indonesia di dalam DK PBB tahun 2019-2020," tambahnya. Diketahui bahwa Indonesia mempunyai keseriusan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia akan berebut jatah kursi dengan Maldives, mengingat hanya tinggal satu kursi yang tersisa dari kawasan Asia.
"Sampai 2019, kami mempunyai misi untuk mengirimkan pasukan perdamaian di beberapa negara. Kami ingin mempertebal komitmen itu," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (5/12/2016). Bukan hanya itu, dirinya menjelaskan bahwa komitmen itu juga akan menjadi satu alat untuk melakukan kampanye agar Indonesia dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Indonesia Matangkan Strategi Jadi Anggota DK PBB | PT Equityworld
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi membenarkan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto terkait dengan strategi kampanye agar Indonesia masuk menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2019-2020. "Jika rangkaian secara langsung tidak. Tetapi kita konsisten mengenai kontribusi kita," kata Retno di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.
“Rapat tadi kami melakukan koordinasi untuk mempertebal komitmen Indonesia dan juga menjaga sustainabilitasnya karena kita sudah memiliki pasukan perdamaian yang akan bertugas sampai tahun 2019 di 10 negara," katanya.
Kontribusi Indonesia saat dalam pasukan perdamaian PBB menjadi salah satu yang terbesar. Dengan kontribusi ini Indonesia ingin mempunyai posisi strategis dalam kancah internasional. "Dan kontribusi yang sudah kita lakukan. Tidak salah kalau kita kapitalisasi untuk dijadikan pendukung atau aset di dalam perjuangan kita untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB," paparnya.
Retno menambahkan bila membicarakan aset diplomasi dalam hal ini pasukan perdamaian PBB, maka maka kontribusi Indonesia di dalam misi perdamaian dunia menjadi salah satu aset yang sangat kuat. Retno menambahkan pertemuannya dengan Wiranto adalah menyiapkan strategi lanjutan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui PBB.
Indonesia Susun Lagi Peta Jalan Pasukan Perdamaian untuk PBB | PT Equityworld
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi melakukan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait posisi pasukan perdamaian Indonesia yang saat ini berada di 10 negara. "Jadi rapat ini adalah rapat koordinasi kita untuk deployment personel Indonesia di dalam pasukan perdamaian (PBB) untuk misi pemeliharaan perdamaian," kata Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.
Indonesia harus menyiapkan langkah baru sebab tak lama lagi akan pemilihan Dewan Keamanan PBB yang mana Indonesia menjadi salah satu kandidat. "Jadi untuk menerjemahkan atau pelaksanaannya kami sudah membuat suatu roadmap ‘peta jalan’ menuju hal tersebut," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini.
Retno menjelaskan bahwa Indonesia hingga hari ini merupakan salah satu negara dengan kontribusi terbesar di pasukan perdamaian PBB. "Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar tidak hanya mengirimkan personelnya untuk misi perdamaian tapi kita juga men-deploy peralatan alutsista untuk misi-misi perdamaian di 10 negara," katanya.
Retno mengatakan, pertemuan dengan Wiranto dilakukan juga untuk menyiapkan strategi lanjutan peran krusial Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui PBB. "Rapat tadi kami melakukan koordinasi untuk mempertebal komitmen Indonesia dan juga menjaga sustainabilitas-nya karena kita sudah memiliki pasukan perdamaian yang akan bertugas sampai 2019," lanjut Menteri tersebut.