Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan pendataan ulang aset-aset TNI. Hal ini menurut dia bertujuan untuk optimalisasi aset TNI. Jokowi ingin, aset TNI lebih bermanfaat bukan hanya untuk TNI tetapi juga untuk umum.
"Invetarisasi aset TNI juga akan memudahkan perencanaan pemanfaatan secara lebih jelas dan lebih tepat. Misalnya aset-aset TNI yang saat ini berada di pusat-pusat kota yang cukup luas, tetapi tidak dimanfaatkan atau idle bisa dipikirkan, dikaji ulang untuk dimanfaatkan lebih optimal," kata Jokowi.
Meski ingin memanfaatkan untuk kepentingan umum, Jokowi juga menekankan agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI ini harus betul-betul berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya pun, kata Jokowi, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mempertimbangkan manfaat untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan negara yang lebih besar.
"Saya minta Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Menteri Keuangan melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset-aset TNI. Libatkan kementerian terkait, misalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang dan saya juga minta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI sehingga lebih transparan lebih akuntabel," kata Jokowi.
"Sebelum membahas masalah optimalisasai pemanfaatan aset TNI, perlu dilakukan pendataan ulang mengenai aset-aset tersebut," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas membahas "Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI" di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 23 November 2016.
Inventarisasi yang dimaksud Jokowi ini berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI, mana aset TNI yang digunakan pihak ketiga yang disewa atau tanpa disewa, mana aset TNI yang tidak dimanfaatkan (idle), mana aset TNI yang dalam keadaan sengketa, atau di atas tanah aset TNI didirikan bangunan oleh pihak lain, serta mana bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain.
Dari informasi yang diperoleh Jokowi, kementerian pertahanan menguasai 21 persen aset negara yang di dalamnya termasuk aset TNI. "Aset TNI yang dimaksud di sini adalah aset TNI yang tidak secara langsung digunakan oleh TNI sebagai markas besar maupun sebagai penunjang operasi, tugas, dan fungsi TNI. Aset-aset ini seperti juga aset BUMN, sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaatkan bukan hanya untuk TNI tetapi juga untuk umum," kata Jokowi.
Masih berdasarkan informasi yang diperoleh Jokowi, terdapat aset-aset TNI yang belum tersertifikasi. Angkanya, kata Jokowi, lumayan banyak. Ini pun, menuurt dia perlu segera didata ulang, diperjelas status hukumnya, dan kepemilikan aset-aset. Dia meminta permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan diselesaikan dengan mengutamakan asas kemanusiaan, keadilan sosial, serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Jokowi Minta Dilakukan Pendataan Ulang Aset-aset TNI | Equityworld Futures
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat informasi bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) menguasai sebanyak 21% aset negara yang diperuntukkan buat Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Jokowi menambahkan, inventarisasi aset-aset milik TNI perlu dilakukan agar aset tersebut berguna sesuai tupoksinya. Menurutnya, inventarisasi aset dilakukan untuk memetakan aset yang digunakan pihak ketiga karena disewa atau tanpa disewa.
Kemudian, kata Jokowi, aset TNI yang tidak dimanfaatkan, aset yang dalam keadaan sengketa atau dengan kata lain aset tanah milik TNI yang berdiri bangunan pihak lain. "Serta bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain," pungkasnya.
"Aset TNI yang dimaksud di sini, aset TNI yang tidak secara langsung digunakan oleh TNI sebagai markas besar maupun sebagai penunjang operasi, tugas, dan fungsi TNI," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI, di kantornya, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Menurut Jokowi, pada dasarnya aset yang dimiliki TNI sama halnya seperti aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia berharap, aset itu tak hanya berguna bagi TNI, namun juga masyarakat umum.
"Namun saya juga ingin mengingatkan, sebelum membahas masalah optimalisasai pemanfaatan aset TNI, perlu dilakukan pendataan ulang mengenai aset-aset tersebut," ucapnya.
Jokowi Minta Menhan Data Ulang Aset TNI | Equityworld Futures
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk melakukan inventarisasi ulang seluruh aset milik TNI. Hal ini diminta Jokowi agar pemerintah mengetahui seberapa banyak aset yang belum digunakan secara optimal.
"Saya menekankan agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI ini harus betul-betul dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan manfaat baik untuk TNI maupun untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," kata Presiden.
"Inventarisasi aset TNI juga nantinya akan memudahakan perencanaan dan pemanfaatan secara lebih jelas dan lebih tepat," ujarnya, saat membuka rapat terbatas tentang optimalisasi pemanfaatan aset TNI di Kantor Presiden, Rabu (23/11).
Presiden meminta Menteri Pertahanan memetakan aset-aset TNI dalam sejumlah kategori, antara lain aset yang tidak digunakan sesuai tugas pokok TNI, aset yang digunakan pihak ketiga, aset yang tidak dimanfaatkan dan aset yang dalam sengketa.
Menurut Jokowi, ia mendapat informasi bahwa masih terdapat aset TNI yang belum tersertifikasi. Ia meminta aset-aset yang masuk kategori tersebut untuk segera diperjelas status hukumnya agar menghindari silang sengeketa yang mungkin dapat terjadi.
Setelah inventarisasi dilakukan, sambung Presiden, selanjutnya ia meminta menteri membuat perencanaan pemanfaatan aset. Misalnya, untuk aset berupa tanah luas yang berada di tengah kota dapat dikaji ulang pemanfaatannya agar betul-betul digunakan secara optimal.