Pengamat komunikasi politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan, Presiden Joko Widodo, terkesan memperlebar jarak dengan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pak Presiden Jokowi sebaiknya tidak memperlebar jarak dengan presiden keenam, Pak SBY,” kata Ramses, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Jumat (18/11/2016).
Menurut Ramses, banyak pihak bertanya-tanya ketika Presiden Jokowi melakukan konsolidasi politik dengan toloh-tokoh nasional, lembaga-lembaga keagamaan, dan institusi negara lainnya, tapi “mengabaikan” SBY. Pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah tokoh di Indonesia, termasuk dengan lembaga atau organisasi keagamaan dan institusi negara dinilainya bukan tanpa tujuan.
“Pesan politik pertemuan ini menggambarkan Presiden ingin memastikan bangsa aman dan terkendali sehingga masyarakat tidak perlu resah,” kata penulis buku Ahok Sang Pemimpin Bajingan itu. Ia menilai, sikap kenegarawanan Presiden Jokowi sudah terlihat melalui sejumlah pendekatan yang dilakukan.
Presiden Jokowi telah menerima kunjungan balasan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (17/11/2016). Kata Ramses, pertemuan ini juga tentu bukan tanpa pesan politik. “Untuk menghindari berbagai spekulasi politik maka semestinya Pak Presiden Jokowi juga perlu melakukan tatap muka dengan Pak SBY demi kebaikan bangsa ini,” katanya.
Ketika terjadi unjuk rasa yang menuntut calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Presiden Jokowi hanya menjalin komunikasi dengan tokoh nasional lainnya. Akan tetapi, komunikasi yang sama tidak dilakukan dengan SBY.
Hingga SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat harus memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu yang menerpanya. Tanggapan dan klarifikasi SBY atas situasi yang berkembang, termasuk soal aktor politik dan temuan intelijen kepada publik memunculkan banyak spekulasi dan pertanyaan di publik.
"Konsolidasi oleh Jokowi belakangan ini sudah tepat. Namun, mengapa tidak dengan SBY? Sebaiknya SBY juga didekati,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, itu. Ramses mengatakan, komunikasi politik Presiden Jokowi dengan SBY tersebut akan melenturkan tensi politik di Indonesia.
Jokowi Makan Siang dengan Prabowo, Demokrat Tunggu Kabar Baik dari Istana untuk SBY | PT Equityworld
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, partainya dalam posisi wait and see atau menunggu kabar baik dari Presiden Joko Widodo jika ingin mengundang atau bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya, kata Roy, SBY juga telah memberikan masukan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. "Jadi akan lebih baik kalau misalnya Pak Jokowi yang men-trigger, apakah mengundang Pak SBY ke istana. No problem, Pak SBY mau-mau saja," ujar Roy.
Demokrat rencananya akan merayakan ulang tahun ke-15 pada awal Desember mendatang. Acara tersebut sedianya akan diselenggarakan Oktober lalu, tetapi diundur karena bertepatan dengan deklarasi damai. "Nah, apakah itu akan menjadi momentum yang bagus untuk mengundang Pak Jokowi, bisa jadi," kata dia.
Pernyataan Roy ini menanggapi pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (17/11/2016).
Akhir pekan lalu, Jokowi juga sempat hadir dalam acara partai politik, di antaranya dihadiri petinggi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.
"Posisinya Pak SBY atau Cikeas wait and see. Menunggu sinyal atau kabar baik. Kami siap kapan saja. TIdak ada rintangan sekecil apa pun dari Pak SBY," ujar Roy, saat dihubungi, Jumat (18/11/2016). Roy mengatakan, sebagai presiden keenam yang menjabat selama dua periode, SBY pasti memiliki saran dan masukan yang bisa diberikan untuk Jokowi.
Jokowi Tak Perlu Temui SBY, Wiranto: Situasi Politik Sudah Dingin | PT Equityworld
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat sehubungan dengan situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini.
Menurut dia, situasi politik sekarang tidak mengharuskan Presiden Joko Widodo menemui SBY sebagaimana menemui Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Kabar terakhir, politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo untuk setidaknya menemui SBY satu kali pascapertemuan dengan Prabowo. Pertemuan dengan SBY, kata dia, bisa mendinginkan suasana politik dan menghilangkan berbagai prasangka.
Wiranto berkukuh bahwa hingga saat ini belum ada alasan yang kuat untuk menggelar pertemuan-pertemuan politik lagi. Menurut dia, tak ada alasan juga bagi politisi lain untuk melakukan langkah serupa.
Menteri meminta para politisi, tak terkecuali SBY, untuk tidak berprasangka buruk mengenai situasi politik. Menurut dia, lebih baik semua pihak mengupayakan situasi agar tidak kembali panas seperti sebelum dan sesudah demo besar 4 November. "Kalau dipanasin lagi, berarti ada maunya. Nah, maunya itu apa? Ditanyakan saja sama yang bikin panas," ujar Wiranto.
Namun, Wiranto enggan menjawab ketika dimintai penegasan apakah berarti pertemuan dengan SBY tidak perlu dilakukan setelah pertemuan dengan Prabowo. Menurut dia, pertemuan politik tidak harus dilakukan pada saat situasi panas saja. "Pada saat situasi sudah dingin juga bisa ketemuan."
"Situasi politik saya rasa sudah dingin ya (sehingga tak perlu bertemu). Saat tuntutan pengunjuk rasa sudah dipenuhi, seharusnya situasi politik sudah dingin. Enggak perlu dipanasin lagi," kata Wiranto saat dicegat Tempo di Istana Kepresidenan, Jumat (18/11/2016).
Seperti telah diberitakan, sudah dua kali Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo terkait dengan situasi politik di Indonesia. Pertemuan terakhir kemarin membahas rencana demo besar yang berkaitan dengan masalah-masalah calon kepala daerah DKI Jakarta.
Pertemuan-pertemuan itu membuat SBY berprasangka terhadap Presiden Joko Widodo. Dia menduga pemerintah menuding dirinya di balik ancaman demo besar itu. Apalagi puteranya salah satu calon kepala daerah DKI Jakarta. Karena tak ada klarifikasi dari Presiden Joko Widodo, SBY berinisiatif menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wiranto untuk meminta penjelasan.
PT Equityworld