Izin ekspor konsentrat yang bersifat sementara | PT Equityworld Futures Medan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengungkapkan, Freeport diberikan rekomendasi izin ekspor konsentrat setelah ditetapkannya IUPK sementara selama 8 bulan. IUPK sementara berlaku mulai 10 Februari 2018 hingga 10 Oktober 2017.
"Dengan dikeluarkannya IUPK-sementara untuk 8 bulan, maka Freeport dapat melaksanakan ekspor konsentrat dan membayar bea keluar," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Pemerintah kembali melunak saat berhadapan dengan PT Freeport Indonesia, terkait kewajiban perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu. Freeport yang awalnya bersikeras enggan mengubah status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kini diberikan izin ekspor konsentrat.
Sementara untuk kesepakatan jangka panjang, lanjut dia, pemerintah akan berunding mengenai stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport, divestasi, dan pembangunan smelter. "Kami masih punya waktu ke depan pembahasan dengan Freeport jangka panjang. Dan counterpart dari pemerintah adalah tim perunding yang berasal dari instansi terkait, yaitu KESDM, Kemenkeu, BKF, Kemendagri, Kejagung dan lainnya," tandas dia.
Pemberian IUPK dan rekomendasi izin ekspor sementara merupakan poin penyelesaian jangka pendek. "Jangka pendek adalah dengan menyepakati Freeport terkait kelangsungan usahanya Freeport yang berpengaruh ke ekonomi Papua," tuturnya.
Anehnya, berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK dan rekomendasi izin ekspor sementara untuk Freeport, Teguh menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya (KK) masih akan dihormati. Artinya, KK Freeport tidak akan gugur meskipun IUPK diterbitkan.
"Berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK, kami masih menghormati ketentuan di KK," imbuh dia.
Menurutnya, keputusan ini merupakan sistem perundingan yang ditempuh pemerintah dan Freeport. Jadi, pemerintah menggunakan sistem penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang terhadap Freeport.
IUPK Sementara Terbit, Freeport Boleh Ekspor Selama 6 Bulan | PT Equityworld Futures Medan
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, pemberian IUPK sementara ini merupakan solusi jangka pendek agar operasional Freeport bisa berjalan seperti sediakala. Pasalnya, sampai saat ini masih belum ditemukan titik terang ihwal perubahan total status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi IUPK.
"Pada pembahasan jangka pendek, kami sudah sepakat dengan Freeport dengan menyepakati IUPK sementara. Karena kelangsungan usahanya Freeport sangat berpengaruh terhadap ekonomi Papua," jelas Teguh, Selasa (4/4).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara demi memberi kepastian usaha bagi PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan pemberian IUPK sementara, maka perusahaan asal Amerika Serikat itu diperbolehkan untuk ekspor konsentrat.
Dengan demikian, di dalam IUPK sementara, status izin usaha Freeport tetap bersifat IUPK. Namun, beberapa ketentuan yang berlaku di KK masih tetap dihormati. Khususnya masalah kebijakan fiskal, yang selama ini dianggap sebagai muara silang pendapat pemerintah dan Freeport.
Selama delapan bulan perundingan, pemerintah beserta Freeport akan menentukan ketentuan stabilitasi investasi, divestasi, kepastian pembangunan smelter, hingga perpanjangan operasi pasca kontrak habis di tahun 2021. Jika perundingan berhasil, maka Freeport resmi jadi IUPK. Jika tidak, Freeport bisa kembali menjadi KK hingga tahun 2021 mendatang.
"Kalau perundingan gagal, maka mereka kembali menjadi KK, ya artinya tidak bisa ekspor lagi. Karena kan di peraturan disebutkan, hanya IUPK yang boleh ekspor konsentrat," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, IUPK sementara ini akan berlaku sepanjang perundingan mengenai keputusan operasional jangka panjang berlangsung. Teguh mengatakan, perundingan ini akan memakan waktu delapan bulan sejak 10 Februari 2017 lalu. Sehingga, IUPK sementara ini pun berlaku hingga tanggal 10 Oktober mendatang.
"Untuk itu, kamu akan mengakomodasikan regulasi yang bisa memayungi untuk melandasi IUPK sementara ini," jelasnya.
Meski berbentuk IUPK sementara, ia mengatakan bahwa ketentuan ini tidak melanggar hukum. Pasalnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, hanya IUPK saja yang diperbolehkan untuk ekspor. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap menghargai status KK perusahaan sesuai pasal 169 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009.
Sebelumnya, aktivitas ekspor Freeport terhenti setelah terhalang Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut, izin ekspor bagi Freeport bisa diberikan asal status KK Freeport berubah menjadi IUPK.
Namun, Freeport berkukuh pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi ketentuan berdasarkan status IUPK. Karena berdasarkan UU Minerba, KK tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.
Untuk itu, induk usaha Freeport Indonesia, Freeport-McMoran inc secara resmi memberikan waktu kepada pemerintah selama 120 hari untuk mempertimbangkan kembali poin-poin terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan KK. Jika lebih dari itu, Freeport siap ajukan arbitrase.
Pengajuan arbitrase layak ditempuh karena perusahaan menilai pemerintah tak konsisten dalam menjalankan aturan hukum yang telah dibuatnya sendiri, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Namun belakangan, jangka waktu itu diperpanjang menjadi 360 hari, atau enam bulan
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, rekomendasi ekspor Freeport tetap berjalan selama setahun meski IUPK sementara hanya berlaku delapan bulan.
Pelaksanaan ini mengacu pada Surat Persetujuan Ekspor Nomor 352/30/DJB/2017 tertanggal 17 Februari 2017, di mana volume ekspor yang diperbolehkan sebesar 1,11 juta ton dan berlaku hingga 18 Februari 2018.
"Tentu saja kalau bisa ekspor, mereka harus sediakan rancangan smelter. Kalau enam bulan tidak terlihat progress smelter, maka rekomendasinya ya dicabut," jelasnya.