Posted by PT. Equityworld Futures on Senin, 28 November 2016
Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut di antara problem pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah pengawasan. Anie pun berjanji akan membuat masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja jajaran pemerintah.
Dengan pengawasan terbuka seperti ini, Anies yakin dapat menghindari adanya potensi penyimpangan dalam pelayanan masyarakat. "Hari ini banyak sekali orang-orang yang bertanggung jawab, itu enggak kelihatan jadi tenang-tenang aja, enggak pernah muncul. Kami akan buat semua pengawasan, menjadi pengawasan yang sifatnya terbuka," katanya.
Pengawasan terbuka ini juga akan dilakukan dengan membuat sistem aplikasi yang dapat diakses masyarakat. Lantas, apa perbedaannya dengan aplikasi Qlue yang saat ini telah ada? "Selama ini kita tidak menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, maka selalu akan lama. Tapi begitu kita bisa tunjukan siapa yang bertanggung jawab, maka langsung diketahui apa responsnya," jawab dia.
"Dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, salah satu problem utamanya adalah pengawasan. Karena itu pengawasan harus bisa dilakukan secara terbuka," kata Anies, Senin (28/11/2016).
Ini disampaikannya saat blusukan ke Rumah Susun (Rusun) Flamboyan, di Jalan Menceng Raya, RW 10 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Kampanye Anies hari ini banyak diisi dengan menyapa warga di Rusun. Banyak warga yang mengeluhkan berbagai persoalan seperti air yang kadang tidak mengalir, hingga listrik yang kadang padam.
Selama ini masyarakat Jakarta bisa mengadukan keluhan lewat aplikasi Qlue. Tetapi menurut Anies, masyarakat juga perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas masalah.
"Artinya siapa bertanggung jawab melakukan perkerjaan apa, itu diketahui oleh masyarakat. Sehingga ketika ada masalah, masyarakat tahu ke mana harus menyampaikan keluhan. Yang selama ini sering terjadi adalah pengawasannya tertutup, tidak diketahui oleh masyarakat," jelasnya.
Pengawasan terbuka yang dimaksud dilakukan dengan menampilkan penanggung jawab berwenang, yang melayani permasalahan masyarakat. Berbagai informasi petugas yang bertanggung jawab, nantinya akan ditampilkan kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat menghubungi langsung petugas tersebut jika terjadi masalah.
"Seperti tempat ini, ada keluhan soal air, ada keluhan soal perawatan, tapi siapa yang penanggung jawab, siapa namanya, nomor kontaknya di mana, tidak diketahui. Karena itu ke depan, bila saya gubernur saya akan umumkan disetiap tempat yang disitu ada pelayanan, maka penanggung jawabnya akan ada namanya, ada fotonya, ada nomor kontakanya, untuk seluruh jenis pelayanan," jelasnya lagi.
Blusukan, Cagub Anies Kritisi Relokasi yang Dilakukan Pemprov DKI | PT Equityworld
Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendapatkan keluhan dari warga perihal masalah penggunaan kartu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu diketahui, saat cagub nomor urut 3 ini blusukan ke Gang Taniwan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Cagub nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga terus melakukan blusukan. Seperti mengunjungi sentral pembuatan tempe di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sana, Agus mendengar keluhan para pengrajin tempe. Khususnya bantuan modal dan stabilitas harga kedelai,
Mendengar hal tersebut, Agus berjanji akan memperhatikan dan mencatat keluhan perajin tempe. Menurutnya, jika perajin tempe diberikan modal usaha, mereka akan semakin berkembang. Untuk itu, ke depan dia bersama Sylviana Murni akan mengadakan koperasi. "Kami harap koperasi bisa lebih menyalurkan segala produk yang ada di pasar tradisional ini, termasuk tempe itu tadi," kata Agus di Kemayoran.
"Kami akan tambah kapasitas rumah sakit untuk peserta BPJS. Termasuk akan memasukkan RS swasta ke dalam jaringan. Jadi semua RS akan memberikan pelayanan yang baik," kata Anies di lokasi, Senin 28 November 2016.
Tak hanya menyoroti masalah kesehatan, Anies juga melihat kurangnya perhatian dari aparatur pemerintah. Misalnya, dalam hal relokasi. Menurutnya, relokasi itu bukan solusi. Untuk itu, kedepan dia memilih melakukan penataan dalam konsep relokasi. "Ini manusia. Bukan barang. Jadi harus ditata. Tidak bisa dipindah-pindah," katanya.
Sementara itu, Cagub nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih berkampanye di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kawasan Tanah abang, Jakarta Pusat. Dia menilai, tidak perlu lagi meningkatkan elektabilitas dengan menyapa warga. "Kita tunggu saja 15 Februari," ujarnya.
Anies: Ahok Berhasil Bersihkan Kali Tapi Gorong-gorong di Kampung Macet | PT Equityworld
Calon gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengkritik kinerja kandidat nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Anies dari seluruh program yang direncanakan Ahok hanya 35 persen tercapai. Sebanyak 65 persen sisanya melesat.
"Nah sering kali yang kita perhatikan yang 35 persen, kali jadi bersih, dan kita apresiasi Pak Basuki berhasil di dalam bersihkan kali-kali. Itu yang 35 persen itu, tapi yang 65 persen yang gorong-gorong di kampung-kampung, di jalan-jalan, itu enggak kelihatan itu. Itu enggak menarik perhatian, nah di situ yang macet. Ini contohnya," tambah Anies.
Program yang meleset itu antara lain soal penanggulangan banjir di Jakarta. Anies menilai program Ahok menanggulangi banjir Jakarta tidak berjalan.
"Contoh paling sederhana, lihat program penanggulangan banjir, program penanggulangan banjir itu bukan dijalankan dengan lebih efisien, tapi tidak berjalan. Enggak berjalan berapa, enggak berjalan 65 persen lebih. Yang berjalan hanya 35 persen. Padahal program ini sangat penting," kata Anies kepada wartawan di Rusun Bumi Cengkareng Indah, Jalan Kamal Raya, RW 16 Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Jakarta Barat, Senin (28/11/2016).
Ironinya, kata Anies, selama ini masyarakat DKI hanya melihat sekitar 35 persen program Ahok yang berjalan itu. Padahal ada sekitar 65 persen program lainnya dikatakan tidak terlihat.