Posted by PT. Equityworld Futures on Jumat, 09 Desember 2016
Ketua Satgas Saber Pungli, Komjen Pol Dwi Priyatno memaparkan setidaknya terdapat 16 ribu laporan pungutan liar dari masyarakat yang masuk ke pihaknya hingga saat ini. Dari 16 ribu laporan itu, 16 diantaranya telah ditangani dengan melakukan operasi tangkap tangan di berbagai instansi.
"Nanti kita pilah mana yang mungkin cuma memberikan informasi, mana yang belum lengkap, yang sudah lengkap nanti kita tindaklanjuti, kami analisis secara intelijen," katanya. "Kalau mereka bisa tangani, ya kami serahkan ke mereka, kalau tidak, ya kami dari pusat yang turun tangan," ujar Dwi.
"16 laporan yang kami OTT, terakhir itu di Madura soal alokasi dana desa. Jadi, memang laporan-laporan ini harus terus kita tindak lanjuti," katanya saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (9/12/2016). Dwi menjelaskan bahwa setiap laporan akan melalui tahap seleksi dan akan segera dikirimkan ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di instansi terkait yang sudah terbentuk sebelumnya.
Pemerintah Terima 16 Ribu Laporan Pungli dari Masyarakat | Equity World
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah telah mendapatkan laporan sebanyak 16 ribu kasus terkait masalah pungutan liar (Pungli) dari masyarakat. Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat dengan Ketua Saber Pungli, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Dwi Priyatno. Pihaknya mengaku, akan tetap melakukan kontrol pengawasan dan pengendalian tim Saber Pungli.
Mantan Menhankam Pangab ini meminta masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan aksi pungli yang beredar di masyarakat. Ia menjamin identitas pelapor akan dilindungi. "Karena itu kalau tanggapan masyarakat bahwa seakan-akan ini hanya bersifat periodik di situ nanti surut lagi, enggak. Justru kata saber, sapu bersih, menjadi pedoman kita bahwa sebelum bersih tidak akan berhenti," pungkasnya.
"Sebagian sudah kita sampaikan kepada instansi terkait yang memang terlibat masalah pungli itu," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/12/2016). Menurut Wiranto, laporan dari masyarakat mengenai aksi pungli yang terjadi di lapangan cukup membantu pemerintah dalam menangani pungli. Setidaknya, kata Wiranto, pungli di masyarakat lambat laun bisa terkikis.
Praktik Pungli Terbanyak Ada di Kemendagri | Equity World
Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Komjen Dwi Priyatno mengatakan, saat ini sudah lebih dari 16 ribu laporan pungli dari masyarakat. Di antara 16 ribu laporan tersebut, 16 laporan telah ditindak dengan operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Dwi, sektor yang paling banyak melakukan pungli yakni bidang pelayanan publik. Sementara, kementerian dengan laporan pungli terbanyak yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kampanye dimaksudkan agar masyarakat semakin aktif berpartisipasi melaporkan praktik pungli di lingkungan mereka. "Nanti rencana tanggal 18 mau ada kampanye budaya pemberantasan pungli di dekat Bundaran HI. Ya tentunya sekarang ada hari antikorupsi, kita manfaatkan momentum itu minggu depan. Supaya masyarakat jadi tahu dan ikut berpartisipasi karena masyarakat kan ikut mengawasi dalam pemberantasan pungutan liar," tandasnya.
"Kami juga upayakan sektor pemberantasan terkait pungli ini. Sementara data terakhir pihak yang terlibat pungli dari Kemendagri masih cukup tinggi," kata Dwi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/12/2016). Dwi mengatakan, upaya pencegahan pungli masih terus dilakukan pihaknya dengan membangun sistem yang meminimalisasi adanya transaksi langsung.
"Pencegahan seperti sosialisasi, membangun sistem, kampanye, sistem dengan IT agar tidak ada transaksi secara langsung. Kan sekarang banyak inovasi pelayanan publik seperti itu,” ujarnya. Berkaitan dengan upaya pencegahan tersebut, Satgas Saber Pungli akan menggelar kampanye pada 18 Desember 2016 di Bundaran Hotel Indonesia (HI).