Yusri Isnaeni, seorang ibu yang pernah dimarahi dan disebut "maling" oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama muncul kembali.
Dia menghadiri kampanye calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di kawasan Lagoa, Jakarta Utara, Selasa (27/12/2016). Yusri terlihat duduk di samping Anies dan mengikuti kampanye itu hingga usai.
Setelah Anies memberikan orasinya kepada warga setempat, dia mengunjungi rumah Yusri yang tak jauh dari lokasi kampanyenya. Di sana, Yusri bercerita kepada Anies terkait tindakan Ahok. Pada 10 Desember 2015, Yusri dan sang ibu pernah mendatangi Ahok saat masih aktif menjabat Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Cerita berawal ketika Yusri hendak membelanjakan peralatan untuk sekolah anaknya di Pasar Koja, Jakarta Utara. Saat itu, rupanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik anaknya tak dapat digunakan karena para pedagang di sana mengatakan sistem saat itu sedang offline.
Yusri mengaku sudah mencoba menggunakan KJP empat kali di toko yang ada di sana. Namun, ia merasa dipersulit karena toko yang ia sambangi mengaku sistem dengan Bank DKI sedang offline.
Pada akhirnya, dia mencairkan dana KJP di toko kelima di Pasar Koja. Ia berhasil mencairkan Rp 300.000 uang KJP di toko tersebut. Namun, pada struk penarikan ternyata dana yang terpotong Rp 330.000.
Adanya potongan Rp 30.000 itu yang hendak dia konfirmasi ke Ahok. Ekspektasi berbeda dengan realita. Bukannya dapat solusi, Yusri justru dimarahi Ahok dan disebut maling. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan non tunai pada penggunaan KJP. Pemegang KJP tidak dapat menarik tunai jaminan pendidikan tersebut.
"Sampai sekarang, rasa hati saya tidak terima. Saya ingin ke depannya Bapak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengubah Jakarta lebih baik, punya pemimpin dengan jiwa baik, tidak kasar, pintar, cerdas, punya sopan santun," kata Yusri, di hadapan Anies, Selasa (27/12/2016).
Selain itu, Yusri juga curhat tak ada keberlanjutan proses hukum terhadap Ahok. Sepekan setelah dimarahi, Yusri langsung melaporkan Ahok ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya, Eggy Sudjana.
Yusri melaporkan Ahok dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hanya saja, lanjut dia, hingga kini tak ada keberlanjutan dari proses hukum tersebut. Yusri mengaku sudah menanyakan hal ini ke pihak kepolisian. Polisi mengimbau kasus Ahok dengan Yusri diselesaikan secara kekeluargaan.
"Kalau mau damai ya Ahok datang ke tempat saya. Jangan mentang-mentang dia pejabat, dia yang berkuasa, jadi saya yang mengemis kepada beliau," kata Yusri. Yusri juga menuntut Ahok untuk meminta maaf padanya di depan publik. Ubah komunikasi. Anies mengatakan memetik pelajaran dari kasus Ahok dengan Yusri. Dia ingin memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan warganya jika nantinya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, salah satu tugas pemerintah adalah menerima keluhan dan menyelesaikannya. Jika terjalin komunikasi yang baik, maka kasus ini tidak perlu dilanjutkan hingga ke ranah hukum.
"Nah, poinnya adalah kami ingin membangun Jakarta untuk semua. Kalau pemimpin itu menunjukkan rasa saling menghargai, bawahnya pun akan menghargai. Tapi kalau pemimpin justru sikapnya itu adigang, adigung, adiguno, tidak menghargai justru perasaan sebagai super dan segalanya, maka yang tumbuh ke bawah sikapnya akan seperti itu," ucap Anies.
Anies menyebut, Ahok tak patut melakukan tindakan tersebut kepada warga, khususnya perempuan. "Oleh karena itu kami janji, kami tidak mau melakukan hal seperti ini dan kami akan mengubah budaya komunikasi di pemerintahan di Jakarta," kata Anies.
Kata Anies: Bu yang Digunakan Uang Rakyat Bukan Uang Gubernur | PT Equityworld
Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan dari warga soal nasib petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anies menerima pertanyaan tersebut saat kampanye di Jalan Mahoni, Lagoa, Jakarta Utara, Selasa (27/12/2016). Warga bernama Suherni mendengar kabar jika gubernurnya diganti maka kedua Program tersebut akan dihaspuskan.
Tidak hanya itu, menurut Anies bila terpilih sebagai gubernur, Pemprov akan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di tingkat RT hingga kelurahan. Mulai dari karang taruna, majelis taklim, hingga ibu-ibu PKK. "Bapak ibu yang merancang programnya, pemerintah yang biayai," kata Anies.
Mendengar pertanyaan tersebut Anies mengatakan kabar tersebut bohong. Bila ia terpilih sebagai gubernur ia akan melanjutkan program KJP dan PPSU. "Bu yang digunakan (untuk KJP dan PPSU) adalah uang rakyat bukan uang gubernur," kata Anies.
Karena itu, menurut Anies ke depan ia bukan hanya melanjutkan program KJP dan PPSU. Ia berjanji akan meningkatkan program tersebut. KJP akan dilanjutkan dengan nama baru yakni KJP Plus. Sementara untuk PPSU menurut Anies akan diberi pelatihan kewirausahaan. "Nanti PPSU dilatih mengelola sampah, seperti bank sampah sehingga mereka punya penghasilan lebih selain hanya sebagai pegawai PPSU," kata Anies.
Dukung Anies, Ibu yang Pernah Dimarahi Ahok Ini Harap KJP Dapat Ditarik Tunai | PT Equityworld
Yusri Isnaeni, seorang wanita yang pernah dimarahi oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mendukung calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies nantinya dapat membuat kebijakan penarikan tunai Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dia mengatakan, seorang pemimpin seharusnya meladeni keluhan warga. Selain itu, lanjut dia, seharusnya permasalahan ini tidak berujung pada perkara hukum. Adapun Yusri sempat melaporkan tindakan Ahok tersebut kepada Mapolda Metro Jaya. Namun, menurut Yusri, tidak ada kelanjutan dari kasus tersebut.
"Ibu mana pun, perempuan mana pun, orangtua mana pun akan sakit dan ini tidak boleh terjadi, ini tak patut. Oleh karena itu kami janji, kami tidak mau melakukan hal seperti ini, dan kami akan mengubah budaya komunikasi di pemerintahan di Jakarta," kata Anies.
Selama Ahok memimpin, KJP tidak dapat ditarik tunai. "Saya ingin ke depannya KJP bisa dicairkan dengan tunai. Jadi semuanya terealisasi dengan baik," kata Yusri, di kawasan Lagoa, Jakarta Utara, Selasa (27/12/2016). Ahok memarahi Yusri karena diduga ingin mencairkan dana KJP. Pemprov DKI Jakarta sempat menonaktifkan dana KJP anak Yusri selama enam bulan.
Yusri berharap, Anies memiliki sopan santun jika nantinya terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, ia membuka kesempatan bagi calon gubernur lain yang ingin berkunjung kepadanya.
"Pokoknya pada intinya saya merasakan sebagai rakyat kecil, KJP itu seharusnya bisa ditarik dengan tunai. Jujur saja ya selama ini penerima KJP itu menderita semua," kata Yusri. Anies yang siang ini menyambangi kediaman Yusri itu berjanji memperbaiki komunikasi serta hubungan pemerintah dan warganya.