Sri Mulyani mempertanyakan komitmen negara G20 berkaitan dengan perubahan pandangan pemerintah AS | PT Equityworld Futures Surabaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan komitmen negara-negara G20 terhadap kerja sama global dan perdagangan dunia. Hal ini berkaitan dengan perubahan pandangan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan global dan kerja sama multilateral.
Sri Mulyani mengingatkan semangat kerja sama G20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global yang mengancam seluruh dunia, berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
"Karenanya, G20 harus mampu menjaga komitmennya agar tidak mengancam kredibilitas kerja sama G20 sendiri dan menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain," ujarnya dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (20/3),
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam "High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World" yang merupakan rangkaian pertemuan G20 di Baden-Baden Jerman pekan lalu, Jumat (17/3) waktu setempat. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20.
Pandangan ini kemudian disambut para Menteri Keuangan negara-negara G20 yang memberikan dukungan mengenai perlunya penegasan komitmen ini dilakukan. Kemudian, para Menteri Keuangan sepakat untuk memasukkan pernyataan mengenai perdagangan dunia.
Sebagai catatan, perubahan pandangan AS terhadap perdagangan global dan kerja sama multilateral terlihat saat Presiden Donald J Trump memegang tampuk kepemimpinan. Perubahan itu salah satunya terlihat saat AS mengumumkan pembatalan keikutsertaan AS dalam kemitraan Trans Pasifik (TPP) Januari lalu demi kepentingan perekonomian domestik.
Menurut Sri Mulyani, tatanan dunia yang adil dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan nilai dasar yang ditanamkan oleh pendiri Bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dalam pertemuan dan pergaulan internasional.
Kami akan menjatuhkan pajak perbatasan yang sangat besar untuk produk yang masuk ke dalam negeri," kata Trump.
Selain itu, dalam kampanyenya Trump berjanji akan membawa pabrik-pabrik kembali ke Amerika Serikat. Trump mengatakan perusahaan-perusahaan yang memilih untuk memindahkan pabrik ke luar negeri mesti membayar akibatnya.
Dalam pertemuan tersebut, isu perdagangan internasional dibahas dalam diskusi mengenai perkembangan perekonomian global termasuk perekonomian AS. Salah satu bahasan yang terkait isu ini adalah komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara.
Hal ini memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia, artinya negara kuat akan mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendir, bukan atas kepentingan bersama. Ke depan, perumusan kebijakan ekonomi akan mengantisipasi risiko tersebut.
Sayangnya, Indonesia harus kecewa. Pasalnya, kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global tidak dapat disepakati.
Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Pajak | PT Equityworld Futures Surabaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menghadiri pertemuan G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di kota Baden-Baden, Jerman.
Dalam pertemuan G20 tersebut, Sri Mulyani juga angkat bicara mengenai perlunya kerja sama pajak internasional.
“Pada salah satu pembahasannya, saya menegaskan perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak,” tulis Sri Mulyani Senin (20/3/2017).
Pertemuan itu digelar pada 17 dan 18 Maret 2017 lalu. Pada akun Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kota Baden-baden merupakan kota kecil nan indah di negara bagian Baden-Wurttemberg dan berjarak 40 kilometer dari kota Strasbourg, Perancis.
“Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEoI dan BEPS sepenuhnya diimplementasikan mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018,” jelas Sri Mulyani.
Dia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information (AEoI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menyatakan, Indonesia berharap dengan implementasi program kerja sama tersebut, tidak ada lagi celah bagi praktik-praktik penghindaran pajak internasional.
Menurut Sri Mulyani, keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan memberi kontribusi besar kepada dunia dalam hal pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka,” pungkas Sri Mulyani.
Dirinya menyampaikan kepada forum G20 terkait keinginan Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan meminta sokongan penuh dari negara-negara anggota G20.
Selain itu, diharapkan tak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrument keuangan yang bertentangan dengan semangat AEoI dan BEPS.
“Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional,” ujar Sri Mulyani.