Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan segera DPD pelajari | Equityworld Futures
Selain itu, politisi asal Kalimantan Barat itu menginformasikan kembali bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap anggaran DPD tahun Anggaran 2016 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini telah diraih secara berturut-turut sejak tahun 2006. “Kami meminta agar sekretariat jenderal DPD dapat terus mempertahankan prestasi ini dan BPK dapat senantiasa melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara di DPD,” kata Oesman Sapta.Pada kesempatan itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan bahwa sudah 12 tahun pemerintah telah berhasil memperoleh opini WTP terhadap LKPP sejak tahun 2004. Pemerintah menurutnya telah berupaya membangun single database melalui e-rekon dan sistem penyusunan LKPP yang lebih baik.
Upaya untuk perbaikan yang dilakukan pemerintah terlihat pada pencapaian opini WTP atas 73 Laporan Keuangan Kementrian Negara atau Lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). “Jumlah ini mencapai 84 persen dibanding tahun lalu hanya 65 persen LKKL yang memperoleh WTP,” ujar Moermahadi.BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL sekitar sembilan persen. Serta opini Tidak Memberikan Pendapatan (TMP) pada LKKL sekitar tujuh persen. Opini WDP atas delapan LKKL dan opini TMP atas enam LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2016.Sebelum dilakukannya penyerahan hasil laporan pemeriksaan BPK, Pimpinan DPD juga memimpin upacara pengucapan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa S.IP., MH. Ia menggantikan Irman Gusman politisi asal Provinsi Sumatera Barat.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menerima hasil laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan segera DPD pelajari dan tindaklanjuti sesuai dengan amanah UUD Negara RI 1945.Ketua DPD RI Dr. Oesman Sapta mengatakan DPD akan menindaklanjuti dengan kementerian lembaga terkait melalui alat kelengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya. Ia berharap temuan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak mempengaruhi manfaat yang diterima oleh rakyat dan daerah dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.
“DPD juga berharap agar pemerintah dapat lebih fokus dalam mengelola anggaran program yang langsung berpengaruh terhadap daerah,” ujar Oesman Sapta saat Sidang Paripurna Luar Biasa di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5).Oesman Sapta menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP 2016 tersebut DPD menugaskan Komite IV DPD dan Badan Akuntablitas Publik (BAP) DPD guna membahas hasil laporan BPK. Selanjutnya sebagai bahan pembahasan, akan menyerahkan LKPP tahun 2016 kepada pimpinan Komite IV dan pimpinan BAP. “Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, kami percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para anggota DPD dalam tugasnya di daerah mencakup penyelesaian aspirasi dan fungsi pengawasan,” ujar Oesman Sapta.
Respons Menpora Pasca Dimarahi Jokowi Soal Opini Disclaimer | Equityworld Futures
"Nanti kita evaluasi juga dari pihak ketiga, kita juga akan bentuk task force," kata Imam di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/5/2017).Berbeda dengan Kemenpora, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru lebih baik. Pihaknya dalam menyusun laporan keuangan selalu melakukan pengecekan secara menyeluruh.Menurut Amran, pengecekan secara menyeluruh yang telah dilakukan berbuah hasil dengan mendapatkan opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya."Kita turun sampai ke bawah, dan kami monitor, tidak ada ampun. Kita kejar WTP dan kita har pertahankan," kata Amran. Di tempat berbeda, Plt Sekjen Kemeterian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan, predikat WTP dari BPK menjadi prestasi untuk yang kesembilan kali secara berturut-turut di dapatkan.
Meski demikian, kata Haris, Kementerian Perindustrian akan tetap meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam menyusun laporan keuangan."Bagaimana memenuhi rekomendasi dari BPK, kita bermitra dengan Irjen kita, inspektorat kan bagian dari kita yang mendampingi kita bagaimana supaya dalam kaitan pertanggungjawaban keuangan bisa sesuai dengan yang diinginkan," jelasnya.
Apalagi, kata Haris, ada beberapa kebijakan yang harus diterapkan kementerian/lembaga, seperti pemangkasan anggaran yang dilakukan pada pertengahan tahun 2016."Ada program-program prioritas kita yang harus kita lakukan realokasi, mana yang lebih prioritas dari yang prioritas tadi. Ini yang perlu kita lakukan," tambahnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan dari 84 terdapat 73 kementerian/lembaga yang laporan keuangannya mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).Ada juga yang mendapatkan peringkat buruk, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan opini Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat. Sehingga Jokowi pun menunjukkan kemarahannya secara langsung. Menpora Imam Nahrawi memastikan akan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangannya. Ia pun akan membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pemerintah Raih Predikat WTP dari BPK | Equityworld Futures
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (tengah) menyampaikan pidato dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).
BPK memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2016 yang merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2016. Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5). BPK memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2016 yang merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2016.
Equityworld Futures